Berita

on 28 Agustus 2020
  • Message of the Director

Pandemi covid 19 merupakan isu global, covid 19 telah menyebar ke 181 dari sekitar 200 negara dan wilayah di seluruh dunia, menurut data yang disimpan oleh Universitas Johns Hopkins. Pandemi, yang muncul pada akhir Desember di Wuhan, Cina, telah menyebar ke seluruh dunia pada tingkat yang mengkhawatirkan yang mencapai 2 juta kasus.

Sejak covid 19 merebak sebagai pandemi global, nyaris tak ada lagi sektor yg aman dari amukannya, baik bidang keagamaan, pendidikan dan ekonomi yang merupakan sektor paling terdampak alias babak belur. Banyak masyarakat miskin yang terpapar masuk jurang "neraka" yang tadinya sebelum pandemi hendak bangun namun terjatuh lagi setelah pandemi melanda.

Ditengah situasi ini, banyak masyarakat yang mendaku diri sebagai yang paling susah dan miskin demi paket bantuan sosial (bansos) padahal secara kategoris mereka tidak pantas menerima bantuan tersebut. Kemiskinan itu ada indikator makronya, tidak perlu mengaku diri sebagai orang miskin.

Kemiskinan di Indonesia didasarkan pada Undang Undang RI nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Pasal 1 (1) UU tersebut menyebutkan bahwa fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya, sedangkan Badan Pusat Statistik sebagai Institusi yang dipercaya mengeluarkan data terkait indikator kemiskinan mengeluarkan definisi bahwa Kemiskinan diukur menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Selanjutnya kita mengenal istilah Penduduk Miskin, Tingkat Kemiskinan (Persentase Kemiskinan), Garis Kemiskinan dan lain sebagainya.

Tapi ironisnya, ada oknum petugas sering bertindak curang dengan cara melakukan manipulasi data sehingga buntutnya bantuan tidak tepat sasaran. Asumsi saya mengapa ada oknum petugas yang memanipulasi data kemiskinan karena mungkin mereka salah tafsir ayat Al-Quran. Misalnya potongan ayat "jagalah diri dan keluarga mu dari api neraka". Ini potongan surat Attahrim ayat 6.

Karena terpancing dengan kata "jagalah atau selamatkan keluarga" maka ia mencatat atau mendahulukan seluruh keluarganya (termasuk yang pura-pura miskin) untuk mendapatkan bansos. Nah, dari sinilah asal-usul manipulasi statistik kemiskinan. Kalau seperti ini, orang ini membuat tafsir yg salah fatal.

Di negeri ini ada jutaan masyarakat yang secara de facto miskin, benar-benar miskin, bukan merekayasa status sosial-ekonomi seolah-olah miskin.