Kegiatan

on 18 Mei 2020
  • Message of the Director

Awal pekan ini ramai berita tentang boleh tidaknya shalat Idul Fitri di lapangan atau di masjid. Berawal dari Fatwa MUI yang membolehkan untuk daerah yang masuk zona hijau. Bisa di pedesaan terpencil, pulau terisolir atau tempat lainnya yang belum ada data positif covid, PDP atau ODP.

Tidak cukup hanya di pedesaan. Orang-orang di kota juga mencoba menafsirkan makna zona hijau. Mungkin bisa juga bagi perumahan yang cukup tertutup. Warganya belum ada korban dan telah berdiam diri di rumah dalam waktu lama.

Fenomena ini adalah wujud nyata semangat beragama warga kota. Selama 25 hari bulan Ramadhan masjid ditutup tidak boleh shalat berjamaah wajib dan sunnah tarawih. Apalagi di 10 hari terakhir yang biasanya ada program i'tikaf. Biasanya di dini hari ada shalat tahajjud berjamaah.

Adanya aspirasi warga untuk membuka masjid juga dipicu oleh kebijakan pemerintah yang secara kasat mata membiarkan bahkan membuka peluang kerumunan warga. Pembukaan bandara yang membuat penumpang padat di antrian. Tidak ada lagi social distancing.

Belum lagi pasar juga mulai ramai dan pemerintah terkesan tidak bisa melarang. Bahkan ada acara konser yang diadakan oleh lembaga pemerintah. Sungguh kegiatan yang aneh dan membingungkan masyarakat.

Masyarakat khususnya ummat Islam tidak terima jika pemerintah memberikan kelonggaran kepada pasar dan bandara mengapa masjid tetap ditutup? Ini tindakan diskriminatif. Ibadah dilarang tapi non ibadah diperbolehkan. 

Ada juga yang rasional, pemerintah pasti punya data lengkap dan melihat dari berbagai sisi. Jika ada kelonggaran berarti kondisi sudah semakin baik. Social dan physical distancing selama 2 bulan telah berhasil.

Apakah memang demikian keadaannya? Per hari ini 18 Mei 2020 positif Covid sudah mencapai 18.010 orang. Ada penambahan 496 orang dari hari sebelumnya. Data itu menunjukkan belum ada penurunan yang signifikan.

Kalau begitu apakah yang menjadi dasar pertimbangan pelonggaran PSBB? Dugaannya pada aspek ekonomi. Dampak Covid-19 telah menyebabkan 6 juta tenaga kerja yang dirumahkan dan kena PHK. Mereka yang bekerja juga mulai ada penundaan bahkan pemotongan gaji dan THR.

Dampak ekonominya sangat dalam. Data BPS pertumbuhan ekonomi Sulsel tinggal di kisaran 3% yang biasanya mencapai 7 - 8%. Sangat terasa pada penurunan daya beli masyarakat karena tidak ada perputaran roda ekonomi.

Jadi sebenarnya pemerintah menghadapi buah simalakama antara kesehatan dan ekonomi. Jika kesehatan jadi panglima maka ekonomi terus terpuruk. Jangan sampai terjadi masyarakat mati bukan karena virus corona tapi karena mati kelaparan. 

Semoga pemerintah dapat mengelola semuanya dengan baik. Jangan sampai salah langkah. Korban bertambah banyak dan ekonomi tetap terpuruk semakin dalam. Dibutuhkan leadership yang kuat dan konsistensi kebijakan yang memihak pada kepentingan dan keselamatan rakyat.